Perjanjian Kerjasama PNPM Mandiri Jateng dengan BRI Ditandatangani

Bertempat di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Selasa (15/5) kemarin telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Akselerasi Program PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan antara Koordinator PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut MoU yang telah ditandatangani oleh Dirut BRI bersama 6 kementrian di bawah Kemenko Kesra pada tanggal 30 Maret 2012 lalu di Jakarta.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Koordinator PNPM dari 2 Kantor Wilayah BRI, yaitu Kanwil Yogyakarta dan Kanwil Semarang. Untuk wilayah kerja Kanwil Yogyakarta terdiri dari Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Sedangkan dari wilayah kerja Kanwil Semarang meliputi Kabupaten Pati, Kendal, Tegal, Jepara dan Demak. Masing-masing bersama Pemimpin Cabang BRI wilayah setempat.

Hadir menyaksikan penandatanganan kerjasama antara lain Deputi VII Kemenko Kesra RI, staf Kementrian Dalam Negeri RI, Kepala Bapermas Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, Kepala Divisi Bisnis Program Kantor Pusat BRI, Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta dan Semarang, serta Pemimpin Cabang BRI Purwokerto.

Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT BRI (Persero) Tbk kepada 8 orang anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk wilayah Purwokerto 5 orang dan wilayah Tegal 3 orang. Besar dana KUR yang diterimakan berkisar antara 2 juta hingga 15 juta rupiah.

Pemimpin PT BRI Kantor Wilayah Yogyakarta, Triyana dalam laporannya menjelaskan, penandatanganan PKS antara BRI dengan pelaku PNPM Mandiri merupakan pencanangan wujud kesiapan layanan perbankan BRI, yang dengan setulus hati akan melayani segala kebutuhan transaksi keuangan masyarakat anggota PNPM UPK Perdesaan.

Triyana mengatakan, jaringan kerja BRI merupakan yang terbanyak di Indonesia, dengan jangkauan paling luas sampai perdesaan yang terkoneksi secara on line real time karena didukung dengan IT yang modern. Standar layanan yang terus disempurnakan siap melayani layanan perbankan dengan fitur dan produk inovatif yang semakin beragam sejalan dengan ekspektasi dan harapan nasabah.

Secara spesifik, dengan ditandatanganinya PKS ini diharapkan dapat terjali kerjasama yang saling menguntungkan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan BRI kepada para UPK PNPM Perdesaan beserta anggota KSM binaannya, dalam hal mendapatkan layanan perbankan, baik untuk simpanan, pinjaman dan jasa perbankan lainnya; serta memberikan akses layanan kepada para KSM yang sudah berada pada klaster III untuk mendapatkan layanan pinjaman tanpa agunan dalam rangka peningkatan usahanya, dengan jumlah sesuai penilaian kelayakan usaha.

Triyana menambahkan, kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan kiprah para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dan UPK Perdesaan dengan kemudahan-kemudahan yang ada di BRI, sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan, dengan memanfaatkan jaringan kerja BRI yang luas di seluruh Indonesia dengan 427 kantor cabang, 503 KCP, 484 Kantor Kas, 4.863 BRI unit dan 9.656 ATM.

Sementara Deputi VII Kemenko Kesra, Sudjana Ro’yat dalam konferensi pers usai penandatanganan kerjasama menjelaskan, PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang harus disukseskan, dan tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh Parpol. Hal ini menurutnya merupakan tindak lanjut dari instruksi yang telah diberikan oleh presiden pada pencanangan PNPM mandiri pada 30 April 2007 di Palu. Siapapun yang menyalahgunakan PNPM untuk kepentingan apapun akan ditindak tegas.

Sedangkan Eko Sri Haryanto dari Kemdagri menyoroti efek positif dari pelaksanaan program PNPM Mandiri. Salah satunya Eko menyebut tentang pemberdayaan perempuan. Dengan program PNPM Mandiri, keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditarget 40% hingga saat ini bahkan telah mencapai 48%. Eko juga menyebutkan bahwa PNPM Mandiri merupakan satu-satunya program pemerintah yang paling bersih dari penyimpangan dan korupsi, dengan tingkat penyimpangan hanya 1,3 %, bahkan di tingkat daerah hanya 0,8 %.

Hal ini menurutnya karena program PNPM Mandiri benar-benar dilaksanakan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. PNPM menjamin kemudahan karena dana dari pemerintah langsung masuk ke masyarakat sehingga bisa segera dikelola. Disamping itu, masyarakat juga lebih dihargai, karena dapat turut mengambil keputusan dengan adanya CBM (Community-Based Monitoring)/Pengawasan Berbasis Masyarakat, yang dilakukan langsung oleh masyarakat sebagai pelaku PNPM.

Di lingkup Provinsi Jawa Tengah, keberhasilan pelaksanaan program PNPM terus meningkat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bapermas Provinsi Jateng, Kusmardono. Indikatornya, Kata Kusmardono, dari tahun ke tahun kucuran dana PNPM terus meningkat. Tahun ini dana PNPM yang digelontorkan oleh pemerintah kepada Provinsi Jawa Tengah mencapai 742 milyar, yang berasal dari APBN 95% dan APBD Kabupaten 5%.

Bukan itu saja, program PNPM Mandiri diakuinya sangat sinergis dan sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Pemprov Jateng, Bali Ndeso Mbangun Deso. Hasilnya, 3 tahun berturut-turut UPK PNPM di Jawa Tengah menjadi juara nasional, yaitu tahun 2010 UPK di Kabupaten Sragen, tahun 2011 di Demak dan tahun 2012 di Temanggung.

25 05 2012 14:24:31